NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas strategi percepatan peningkatan status desa di kawasan perbatasan. Pembahasan itu dilakukan melalui forum koordinasi bersama kementerian dan lembaga mitra.
Forum yang dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI pada, Rabu (23/9). Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk merumuskan langkah percepatan peningkatan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menuju desa berkembang, maju, hingga mandiri di kawasan perbatasan.
Bakri mengatakan percepatan peningkatan status desa membutuhkan intervensi pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.
"Forum ini menjadi bagian dari koordinasi untuk merumuskan strategi peningkatan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menuju desa maju dan desa mandiri di kawasan perbatasan," ujar Bakri dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
Bakri menjelaskan hasil pemetaan menunjukkan sejumlah dimensi masih memerlukan intervensi untuk mempercepat peningkatan status desa di kawasan perbatasan. Dimensi tersebut mencakup ekonomi, aksesibilitas, lingkungan, serta layanan dasar.
Pada dimensi ekonomi, kebutuhan intervensi mencapai sekitar 40,6 persen, terutama terkait aktivitas produktif dan kelembagaan ekonomi yang belum kuat. Sementara pada dimensi aksesibilitas mencapai sekitar 43,1 persen, yang berkaitan dengan konektivitas fisik dan keterjangkauan layanan.
