NADIKABAR.COM — Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (Asdep PKPL) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan forum konfirmasi bahan masukan Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2027 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra. Forum tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan program dan anggaran K/L untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan laut pada 2027.
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat mengatakan forum tersebut bertujuan mengonfirmasi kembali bahan penyusunan Rancangan Program dan Anggaran Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2027.
"Data rencana aksi Tahun 2027 dari masing-masing K/L mitra Asdep PKPL perlu segera disampaikan agar dapat dihimpun dan menjadi bagian dari Renaksi PBWN-KP Tahun 2027," ujar Yedi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
Menurut Yedi, program yang disusun oleh K/L anggota BNPP RI menjadi salah satu acuan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Karena itu, penyusunan rencana aksi perlu memperhatikan keterkaitan antara program K/L, kebutuhan kawasan, serta arah kebijakan pengelolaan perbatasan.
Ia menjelaskan, pembangunan nasional Tahun 2027 diarahkan melalui delapan klaster yang mencakup 56 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Dalam lingkup pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, terdapat dua program dalam dua klaster yang relevan dengan pelaksanaan Renaksi PBWN-KP.
