NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menyatakan bahwa nelayan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan perbatasan laut karena aktivitas mereka menjangkau wilayah yang tidak selalu dapat dipantau melalui patroli aparat.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Maka dari itu, perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangan.
“Aktivitas mereka berlangsung hingga wilayah-wilayah laut yang tidak selalu dapat dijangkau melalui patroli aparat secara rutin," kata Nurdin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi nelayan di kawasan perbatasan memiliki beragam faktor, mulai dari pelintasan batas yang tidak disengaja akibat kerusakan kapal, arus laut, dan cuaca buruk, hingga aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dengan negara tetangga.
