NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan Forum Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Forum digelar untuk memperkuat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut.
Dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, forum tersebut melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Yayasan Satya Bumi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Jumat (2/10).
Nurdin mengatakan nelayan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan perbatasan laut karena aktivitas mereka menjangkau wilayah yang tidak selalu dapat dipantau melalui patroli aparat secara rutin. Karena itu, pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan.
"Nelayan merupakan kelompok yang paling dekat dengan kawasan perbatasan karena aktivitas mereka berlangsung hingga wilayah-wilayah laut yang tidak selalu dapat dijangkau melalui patroli aparat secara rutin," ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Nurdin, persoalan yang dihadapi nelayan di kawasan perbatasan memiliki beragam faktor, mulai dari perlintasan batas yang tidak disengaja akibat kerusakan kapal, arus laut, dan cuaca buruk, hingga aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dengan negara tetangga.
"Pemberdayaan dan perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangan," kata Nurdin.
