NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mematangkan rencana pengelolaan lintas batas negara Indonesia–Papua Nugini melalui rencana pembukaan Butmambin Border Post di Papua Nugini sebagai counterpart Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan pengembangan koridor tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah Papua Nugini (PNG) untuk menyiapkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

"Kita perlu melihat kesiapan dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi perlintasan, tetapi juga konektivitas, logistik, keamanan, serta dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan," kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pembahasan tersebut berlangsung di Gedung Wisma PLBN Yetetkun dan merupakan bagian dari rangkaian survei dan verifikasi lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin yang dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra pada 20–26 September 2026.

Pembahasan mencakup kesiapan konektivitas, infrastruktur, mekanisme perlintasan, distribusi logistik, keamanan, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berkaitan dengan rencana pengoperasian koridor Yetetkun–Butmambin.

Kebutuhan jalur alternatif tersebut berkaitan dengan kondisi rute logistik OTML yang selama ini memanfaatkan jalur Sungai Fly–Kiunga–Tabubil. Penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.

Dalam forum tersebut, turut dibahas potensi kerja sama penyediaan BBM antara OTML dan Pertamina. Pembahasan meliputi kebutuhan dan volume BBM, mekanisme transportasi dan distribusi, serta alternatif rute melalui Asike–Yetetkun.

Nurdin menjelaskan rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui skema business to business dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kajian diperlukan untuk memastikan aspek teknis, regulasi, keamanan, dan distribusi dapat dipenuhi.