NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menekankan pentingnya pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di kawasan perbatasan negara yang mengintegrasikan aspek keamanan dan kedaulatan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI menyampaikan bahwa PPKT merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi kependudukan, serta kebutuhan pembangunan pada masing-masing pulau.
"Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Pengelolaannya perlu memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan negara sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," ujar Makhruzi dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
