Eddy juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga. Selain BNPT, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses deradikalisasi."Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.Dari perspektif pelaksanaan program, Direktur Eksekutif YPP Khariroh Maknunah menekankan pentingnya kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme, hingga pendampingan setelah mereka kembali ke masyarakat. YPP berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut.Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi membahas dua klaster utama. Pertama, Klaster Identifikasi yang berfokus pada penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter. Penguatan aspek ini diperlukan agar kebutuhan dan perkembangan setiap individu dapat diidentifikasi sebagai dasar penentuan program intervensi.Kedua, Klaster Pembinaan yang membahas integrasi program lintas instansi, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Melalui penguatan kedua klaster tersebut, TKPD diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih terarah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyelarasan intervensi, hingga pemantauan keberlanjutan program. Pendekatan ini juga menempatkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial mantan napiter.