Hakim Ketua menyampaikan Alan terbukti memberikan uang Rp1,5 miliar terkait LHP Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar PNBP, yang dilakukan bersama-sama dengan Lukman Malanuang pada 2025.
Adapun uang tersebut diserahkan Alan seluruhnya kepada Lukman, di mana sebanyak Rp875 juta diberikan Lukman kepada Hery, sementara sisanya disimpan oleh Lukman.
Pemberian uang dimaksud berkaitan dengan upaya agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur LHP Ombudsman mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) PT Toshida Indonesia.
LHP tersebut diharapkan menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan malaadministrasi.
Putusan majelis hakim sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa. Alan sebelumnya dituntut pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara terkait perkara dimaksud.
