Pemberian uang itu berkaitan dengan upaya agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur LHP Ombudsman mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) PT Toshida Indonesia.
LHP tersebut diharapkan menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan malaadministrasi.
Hery telah lebih dahulu diadili dalam perkara tersebut dan persidangannya telah selesai usai penjatuhan putusan majelis hakim.
Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11), Hery Susanto divonis 5 tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Ia ditetapkan terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
