Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar sebanyak 46.044 unit, diikuti Jawa Tengah 18.928 unit dan Sulawesi Selatan 17.646 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam evaluasi kinerja seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, evaluasi harus mencakup kinerja perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah, hingga BP Tapera.
“Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri. Itu namanya equal treatment. Saya sangat percaya mekanisme seperti itu akan baik, termasuk juga untuk pencegahan korupsi. Kalau ada informasi atau data yang salah, publik harus berani mengoreksi,” kata Maruarar.
Melalui penguatan kolaborasi, transparansi, serta percepatan penyelesaian kendala perizinan dan pembangunan, BP Tapera terus mendorong optimalisasi penyaluran FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.