NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan pentingnya penguatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan pangan, kemandirian energi, dan daya saing industri nasional.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP Pangihutan Siagian dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyatakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan biodiesel merupakan dua prioritas strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat industri kelapa sawit nasional dari hulu hingga hilir.
"PSR dan biodiesel bukanlah dua program yang saling bersaing. PSR memperkuat produktivitas dan keberlanjutan pasokan dari sektor hulu, sementara biodiesel mendukung ketahanan energi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri sawit nasional," ujar dia
Keduanya, lanjut Pangihutan saat menjadi pembicara dalam The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Konferensi yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan didukung BPDP tersebut mengusung tema "Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy and Economic Resilience".
Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi CPO dan PKO Indonesia meningkat dari 51,8 juta ton pada 2019 menjadi 56,6 juta ton pada 2025, atau tumbuh sekitar 9,1 persen, sementara itu, konsumsi biodiesel meningkat signifikan dari 5,6 juta ton menjadi 13 juta ton pada periode yang sama.
Pertumbuhan kebutuhan domestik yang lebih cepat dibandingkan produksi tersebut, menurut dia menunjukkan pentingnya peningkatan produktivitas perkebunan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, industri, dan ekspor.
Melalui Program PSR, BPDP telah mendukung peremajaan sekitar 408 ribu hektare perkebunan rakyat secara kumulatif hingga 2026, melibatkan sekitar 182 ribu pekebun dengan penyaluran dana mencapai Rp12,3 triliun.
"Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan yang sudah ada melalui penggunaan benih unggul dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik, tanpa bergantung pada perluasan lahan baru," ujar Pangihutan.
Meski demikian, lanjutnya percepatan pelaksanaan PSR masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait legalitas lahan, kesiapan kelembagaan pekebun, kelengkapan administrasi, serta proses verifikasi pengajuan.
Oleh karena itu, BPDP terus mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan kelembagaan pekebun agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuaiketentuan.
Selain peremajaan, lembaga tersebut juga mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta promosi kelapa sawit Indonesia.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan membangun kepercayaan pasarterhadap keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Dia menambahkan ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan bahan bakar nabati, tetapi juga oleh produktivitas perkebunan yang menyediakan bahan bakunya.
"Oleh karena itu, penguatan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara seimbang untuk memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap produktif, kompetitif, dan berkelanjutan," kata Pangihutan.
Melalui partisipasi dalam IPOC 2026, BPDP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan dana perkebunan yang memberikan manfaat nyata bagi pekebun, ketahanan energi, dan perekonomian nasional.