Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap 7 truk tangki pada Februari 2026. Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
"Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan dua unit kapal SPOB, tujuh unit mobil truk pengangkut, dua unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti Satu lengkap dengan dokumen kapal, serta 120 KL BBM jenis biosolar," ujar Djuhandhani di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa (2/6).
Polisi kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR dan RG. Polisi masih memburu 4 tersangka lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berinisial AD, FA, RN dan MB.
"Dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka," ungkap Djuhandhani.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengusutan dilakukan usai adanya penerbitan laporan tipe A dari Dirreskrimsus Polda Sulsel.
"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," terang Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Suhasto mengatakan, penyidik pada Dittipideksus Bareskrim Polri akan melakukan penelusuran terhadap aliran uang dari hasil keuntungan praktik penyelundupan BBM ini. Termasuk juga pihak-pihak yang diduga sebagai penerima keuntungan dari tindak pidana penyelundupan BBM ini.