NADIKABAR.COM — Badan Perfilman Indonesia (BPI) mendorong rumah produksi atau production house (PH) mengembangkan film tidak sekadar proyek produksi namun sebagai bisnis berkelanjutan guna memperkuat daya saing dan memperluas akses pembiayaan industri perfilman nasional.

Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan BPI Tesadesrada Ryza mengatakan, pelaku industri perfilman perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola aspek bisnis, termasuk menyusun model usaha, perencanaan keuangan, serta proyeksi pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan lembaga pembiayaan.

"Teman-teman masih melihatnya bahwa film ini proyek. Kalau ngomongin proyek itu kan yang harus dilihat sama bank ini harus bisnis, ketika bisnis berarti ini harus jelas model bisnisnya seperti apa, kemudian nanti proyeksinya akan bagaimana," kata Ryza dalam acara JAFF Market Industry Report 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, selama ini sebagian pelaku industri masih memandang produksi film sebagai sebuah proyek, sehingga sumber pendanaan yang umum diandalkan cenderung berasal dari investor maupun sponsor.

Padahal, terdapat berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan melalui perbankan, seperti pinjaman, pembiayaan berbasis tagihan (invoice financing), serta bentuk kerja sama pendanaan lainnya.

Namun, pemahaman mengenai mekanisme dan persyaratan instrumen tersebut masih terbatas di kalangan pelaku perfilman. Kondisi itu membuat akses terhadap sumber pembiayaan formal belum dimanfaatkan secara optimal.

Tesadesrada menilai peningkatan literasi bisnis dan keuangan menjadi penting seiring bertambahnya jumlah rumah produksi yang memproduksi film setiap tahun. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut perlu diikuti kemampuan mengembangkan usaha agar dapat terus bertahan dan meningkatkan kapasitas produksinya.

“Supaya mereka bisa tetap di sana dan berkembang, itu berarti ada kemampuan teman-teman produser atau PH untuk bisa mengembangkan bisnisnya dalam konteks artistik dan bisnis," katanya.

Untuk itu, BPI berupaya mendorong edukasi mengenai berbagai alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia berharap perbankan di berbagai daerah juga semakin terbuka menjalin kerja sama dengan industri perfilman, sehingga rumah produksi memiliki pilihan pendanaan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada investor maupun sponsor.

Lebih lanjut, Tesadesrada mengatakan, pengembangan bisnis perfilman perlu didukung penguatan ekosistem yang mencakup unsur usaha, kegiatan perfilman, profesi, dan pendidikan.

Keempat unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk industri film yang sehat. Dengan ekosistem yang semakin kuat, perkembangan perfilman diharapkan tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif di berbagai daerah.

Ia juga mengapresiasi kehadiran JAFF Market Industry Report yang dapat menjadi tolok ukur perkembangan industri perfilman, termasuk dari sisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, ketersediaan data industri menjadi penting untuk membantu pelaku usaha dan pemangku kepentingan memahami perkembangan pasar serta merumuskan strategi pengembangan bisnis perfilman ke depan.