Termasuk layanan medis dan kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggulangi BPJS dapat dilayani melalui skema non-JKN pada program Berani Sehat.
"Seperti korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kecelakaan tunggal, dan penyakit tertentu lainnya. Masyarakat datang berobat di fasilitas kesehatan cukup membawa KTP-el," ucapnya.
Selain itu, program prioritas tersebut juga untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang prima, setara, dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Berani Sehat sebesar Rp124, 95 miliar melalui APBD 2026. Urusan iuran Berani Sehat berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan," tutur Anwar.
