NADIKABAR.COM — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai Rp49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.
“Dari permasalahan tersebut, sebesar Rp1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama pemeriksaan berlangsung, termasuk Rp740,93 miliar pada pemda (pemerintah daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam agenda penyerahan IHPS I Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.
Namun, lanjutnya, penyelesaian permasalahan keuangan negara tidak berhenti pada pengembalian keuangan semata. Sejumlah permasalahan memiliki dimensi yang lebih luas karena melintasi batas daerah, sektor, dan institusi.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat pentingnya sinergi antar lembaga, agar penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan menyentuh akar persoalan.
