NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana kelolaan mencapai Rp195,29 triliun pada 2027 atau meningkat dibanding pengelolaan pada 2026 yakni sebesar Rp188,55 triliun.
"Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Selain dana kelolaan, BPKH menargetkan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 orang. Lembaga tersebut juga memproyeksikan imbal hasil pengelolaan dana haji sebesar tujuh persen per tahun.
Untuk mendukung pengelolaan dana haji, BPKH mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar dan biaya operasional Rp498,83 miliar. Selain itu, dialokasikan dana virtual account sebesar Rp2,6 triliun.
Fadlul menjelaskan usulan biaya operasional BPKH pada 2027 diarahkan untuk mendukung lima fokus utama, yakni penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).