Berdasarkan pengelompokan dana kelolaan, dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mendominasi dengan porsi 98 persen atau Rp184,6 triliun, sedangkan Dana Abadi Umat (DAU) tercatat Rp3,9 triliun atau sekitar dua persen dari total dana kelolaan.

Dari sisi kesehatan keuangan, rasio likuiditas wajib BPKH hingga akhir Oktober 2026 tercatat 2,21 kali, dengan perhitungan yang turut memperhitungkan uang muka.

Fadlul mengatakan penguatan kelembagaan dan pengembangan strategi investasi menjadi bagian dari upaya BPKH dalam menjaga pengelolaan dana haji secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah Indonesia.