NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan ada 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) direkomendasikan dicabut Hak Guna Usaha (HGU)-nya melalui evaluasi dan pengkajian terhadap HGU masing-masing perusahaan.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pencabutan HGU 11 perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Ia menjelaskan bahwa kalau dilihat "beneficial ownership" dari 11 perusahaan tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
"Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron Wahid.
Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.
