NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan dan ini bisa memperkuat sistem pertanahan.
"Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan," kata Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.
Hal itu dikatakan Iljas saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta Jumat (13/11).
Untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah penting yang harus dilakukan setelah Rakor ini. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan.
Dengan begitu, kata dia, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.
