NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan dari alokasi anggaran 2027 sebesar Rp1,93 triliun, Rp509 miliar dapat digunakan untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM, Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa, mengatakan dalam pelaksanaan MBG, anggaran BPOM digunakan untuk pengawasan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pengawasan dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pencegahan, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans melalui kegiatan sampling dan pengujian.
"Pada aspek preventif, BPOM akan berfokus pada pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, serta pencegahan berbasis risiko. BPOM juga melakukan penguatan kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah," kata Taruna.
Dia menjelaskan dari total pagu Rp1,93 triliun, sebanyak 67,79 persen digunakan untuk belanja operasional, meliputi gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Sementara 32,21 persen dialokasikan untuk belanja nonoperasional, termasuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) MBG dan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.
Sementara itu, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan dilakukan melalui investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan pengawasan setelah temuan. Kegiatan surveilans dilakukan untuk memastikan keamanan pangan berbasis data.
Pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun. Tambahan dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, mengoptimalkan perlindungan masyarakat, serta mendukung peningkatan daya saing industri nasional.
