Dedi menegaskan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait.
Penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari penataan batas kawasan, penyediaan TORA, perhutanan sosial, hingga bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mengurangi potensi konflik, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan," tegas Kepala BRAN.
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan memperkuat koordinasi teknis untuk menyinkronkan data, melakukan verifikasi lapangan, menyusun peta prioritas, serta menentukan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Dedi mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya mencakup pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," imbuhnya.