NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Ia menyampaikan pencegahan tak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum.
Menurutnya, pencegahan perlu menyentuh persoalan mendasar, yakni penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
"Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat," ucap dia dalam diskusi 'Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia' di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dedi mengutip data luas karhutla nasional yang mencapai 355.390 hektare. Ia menekankan ancaman kebakaran semakin kompleks dan tak lagi terbatas di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.