NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Satu Data Reforma Agraria Nasional perlu diperkuat dengan Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam kelestarian kawasan hutan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dedi menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, untuk mencari titik temu dan menuntaskan konflik agraria dan kelestarian hutan.