NADIKABAR.COM β Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Caecilia Suprapti Dwi Takariani menyusun model mobilitas terintegrasi guna mewujudkan layanan transportasi publik yang aksesibel, aman, nyaman, dan mandiri bagi penyandang disabilitas.
Melalui riset yang dilakukan di lima kota besar meliputi Jakarta, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, BRIN memetakan kebutuhan pengguna secara utuh berdasarkan tujuh tahapan perjalanan, mulai dari mempertimbangkan keberangkatan hingga tiba di tujuan akhir.
"Integrasi harus dipahami sebagai keterpaduan sistem, bukan sekadar keberadaan beberapa moda transportasi," kata Caecilia dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Caecilia merinci bahwa model mobilitas terintegrasi tersebut mengadopsi pendekatan Mobility as a Service (MaaS) yang memadukan tiga aspek utama, yaitu aspek fisik (infrastruktur dan moda), aspek operasional (jadwal, tarif, dan teknologi informasi), serta aspek institusional (regulasi dan tata kelola).
Pendekatan ini juga mengusung prinsip design for all sehingga penyediaan fasilitas transportasi tidak hanya mengakomodasi penyandang disabilitas, tetapi juga bermanfaat bagi kelompok rentan lainnya seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
βCaecilia menambahkan bahwa model yang dihasilkan saat ini masih berada pada tahap konseptual sehingga membutuhkan pengujian lapangan dan implementasi bertahap bersama operator maupun pemerintah daerah guna menguji efektivitasnya.
Menurut dia, aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini masih belum memadai akibat lima hambatan utama, yakni hambatan fisik, integrasi perjalanan, ketersediaan layanan, sosial ekonomi, serta informasi teknologi.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dini Kusumahati Damarintan mengapresiasi kerangka model yang disusun BRIN dan memastikan kementeriannya akan mengadopsi pendekatan tersebut untuk memperkuat kebijakan lintas moda.
βIa mengungkapkan bahwa rantai perjalanan penyandang disabilitas sering kali terputus pada akses menuju halte atau stasiun, seperti jalur pemandu tunanetra yang terhalang hingga trotoar tanpa landaian, sehingga pihaknya mewajibkan simpul transportasi baru maupun renovasi lolos uji kelaikan aksesibilitas.
Melalui kolaborasi riset berbasis bukti dari BRIN dan penguatan regulasi operasional dari Kemenhub, Dini berharap ekosistem transportasi massal nasional dapat terhubung secara utuh dari pintu ke pintu tanpa meninggalkan satu kelompok masyarakat pun.