NADIKABAR.COM — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan sekaligus pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung sistem pangan lokal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan implementasi MBG di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang adaptif dan inklusif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur serta indeks kemahalan wilayah.
Karena itu, percepatan program perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
"Pada kesempatan ini, saya secara khusus mengajak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang membina daerah tertinggal, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) selaku yang mengawal daerah terdepan serta BGN (Badan Gizi Nasional) dan instansi terkait lainnya untuk membentuk sinergi, baik dari sinergi program, sinergi data, dan sinergi pembinaan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo menilai MBG di daerah 3T memiliki peluang lebih luas untuk memperkuat sistem pangan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan pangan lokal penting dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
