Ia mengatakan bahwa saat ini perseroan tengah berdiskusi dengan SMF untuk mengkaji kemungkinan perubahan pencatatan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan dalam perjanjian serta dampak perpajakannya.

Ketika ditanya mengenai dampak kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM), Nixon mengatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan tambahan ruang likuiditas bagi BTN sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun dengan penurunan GWM sebesar 1 persen.

Terkait penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Nixon menyebutkan bahwa BTN telah mengembalikan kepada pemerintah sekitar Rp5 triliun dan masih memiliki kewajiban pengembalian sekitar Rp24 triliun hingga Rp25 triliun.

Menurut dia, perseroan saat ini tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang batas waktu pengembalian hingga Desember 2027 dari sebelumnya Juli 2027. Melalui usulan tersebut, perseroan berharap dapat mengangsur pengembalian dana sekitar Rp2 triliun per bulan agar penarikan dana tidak terlalu memengaruhi kondisi pasar.

β€œSementara kita masih hitung sampai dengan Juli (2027), pelunasan dana SAL. Tapi biasanya pemerintah juga kan memonitor, mengamati, meminta masukan, pasti tidak memberatkan banget, saya percaya itu,” kata Nixon.