NADIKABAR.COM β Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyatakan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di daerah kepulauan Provinsi DKI Jakarta adalah tingginya biaya logistik karena menggunakan jalur laut.
βKondisi geografis Kepulauan Seribu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, terutama tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya, serta ketepatan waktu pekerjaan fisik,β kata Muhammad Fadjar Churniawan saat membuka lokakarya di Jakarta, Selasa.
Dalam lokakarya bertema Tema "Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas, Tata Kelola Organisasi Berkualitas", Bupati menekankan kualitas material dan pengerjaan harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia mengatakan kebutuhan dasar di Kepulauan Seribu, seperti air bersih, listrik, dan fasilitas umum dihadapkan pada tantangan distribusi serta biaya logistik yang lebih tinggi.
Fadjar menilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karenanya, pengelolaan setiap rupiah APBD harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada value for money.
Ia menilai keterbatasan anggaran menuntut semua harus cermat dalam pengelolaan keuangan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan agar hasil pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penataan pulau secara terpadu dan tidak terfragmentasi oleh ego sektoral. Menurut dia, keberhasilan pembangunan di satu kawasan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pulau lainnya.
βKami menginstruksikan seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) memperkuat komitmen integritas, meningkatkan kompetensi teknis, serta proaktif melakukan mitigasi risiko dengan mengedepankan pengawasan internal,β kata dia.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari roadshow putaran kedua pembinaan dan pengawasan PBJ di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi DKI Jakarta.
Ia menilai Kepulauan Seribu memiliki karakteristik dan kerentanan tersendiri, seperti ketergantungan terhadap transportasi laut untuk mobilisasi material serta keterbatasan suplai air tawar.
βPenguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan, salah satunya melalui pembekalan proses pengadaan barang dan jasa,β jelasnya.
Ia berharap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara berintegritas dapat menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga wajar, ekonomis, dan efisien yang dapat membuka ruang realokasi anggaran untuk mendukung program strategis daerah.
βYang ingin dibangun adalah kesadaran diri dan kolektif seluruh ASN serta pemangku kepentingan untuk konsisten menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu,β kata dia.