Saat itu, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh kuota awal sebanyak 4.500 PPPK pada 2026. Namun, pemerintah daerah menyatakan kesiapan anggaran apabila pemerintah pusat membuka kesempatan pengangkatan bagi seluruh pegawai paruh waktu.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11).