NADIKABAR.COM — KPK mengungkap dugaan penggunaan dana atau anggaran kecamatan di wilayah Klaten oleh Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), untuk membayar event organizer (EO) dalam rangka perayaan HUT Kabupaten Klaten. Penunjukan EO tersebut juga diduga tidak dilakukan melalui mekanisme lelang.

"Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Biaya penggunaan EO ini, kata Budi, masih terus didalami. Termasuk juga terkait plotting anggaran dari pihak-pihak di kecamatan.

"Ini secara teknis dan proseduralnya itu seperti apa, semuanya didalami dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan pada pekan ini," jelas Budi.

Budi menjelaskan anggaran kecamatan yang dipakai sekitar Rp 50 juta per camat. Namun, jumlah pastinya masih akan diselidiki.

"Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta," ungkap Budi.

"Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyampaikan tengah mengusut dugaan korupsi di Pemkab Klaten yang juga terjadi sebelum era Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Plt Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.

"Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

"Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," imbuh dia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus suap perubahan hasil audit BPK. KPK mengungkapkan Hamenang meminta BPK menghapus temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait kelebihan pembayaran honorarium.

Total ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

1. Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030;2. Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah (Jateng);3. Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.