NADIKABAR.COM — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis terhadap Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dengan hukuman lima tahun penjara.

Majelis Hakim juga memberikan hukuman terhadap Fikri dengan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 80 hari dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

"Terdakwa Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengondisian proyek atau fee ijon," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Fajar Pramono di Kota Bengkulu, Selasa.

Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong Harry Eko Purnomo dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara penasihat hukum Fikri yaitu Dian Ozhari menyayangkan putusan majelis hakim, sebab pembelaan yang telah disampaikan pihaknya, termasuk sikap kooperatif kliennya selama proses hukum dan pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara, belum dipertimbangkan secara menyeluruh.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menuntut Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sedangkan Kepala PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong Hary Eko Purnomo dituntut pidana empat tahun dua bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sebab, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, JPU KPK mendakwa Fikri menerima uang dari sejumlah kontraktor dan pihak lain dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2,52 miliar terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan dugaan pengaturan paket pekerjaan pemerintah serta permintaan imbalan atau fee proyek kepada sejumlah kontraktor pada tahun anggaran 2025 dan 2026.

Besaran imbalan yang diduga diminta kepada kontraktor berkisar antara 10 - 15 persen dari nilai proyek.