NADIKABAR.COM — Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyatakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat kepulauan di Provinsi DKI Jakarta tersebut.
“Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan indikator administrasi, melainkan fondasi penting,” kata Muhammad Fadjar Churniawan saat verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 di Jakarta, Jumat.
Fadjar mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan.
Menurut dia, berbagai inovasi juga terus dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan PUG di tengah masyarakat mencakup sektor perhubungan dan transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga hukum.
"Kami siapkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam PUG, termasuk suasana yang aman dan nyaman bagi disabilitas, lansia dan perempuan," kata dia.
Melalui verifikasi ini, Kabupaten Kepulauan Seribu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender.
“Sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Prita Ismayani Sriwidyarti, mengatakan verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk mendalami, mengonfirmasi, serta melakukan validasi data yang telah disampaikan pemerintah daerah.
Prita menjelaskan verifikasi lapangan dilaksanakan secara daring di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi,
“Kami berharap kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pendalaman dan validasi maupun kelancaran proses evaluasi," ujarnya.
Ia menjelaskan proses verifikasi bertujuan memperoleh gambaran objektif dan menyeluruh mengenai kebijakan kelembagaan, pelaksanaan, serta capaian PUG di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Penguatan PUG, kata dia, tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan.
“Hasil verifikasi lapangan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian calon penerima Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Namun, pelaksanaan verifikasi belum menjadi jaminan bagi daerah untuk memperoleh penghargaan tersebut,” kata dia.
