NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Hakim menyatakan akan bermusyawarah untuk menentukan apakah sidang gugatan PT Mercy Toga Kirana dilanjutkan atau dihentikan.

Sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). Agenda sidang ialah replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional.

Dalam sidang ini, Kemendikdasmen selaku tergugat menyatakan telah mencabut surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. Pencabutan itu dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan warga bernama Subhan terhadap suket Gibran.

Pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnnya, Denny Indrayana, juga menyatakan mencabut gugatan. Pihak penggugat menyatakan objek gugatan dalam perkara ini, yakni suket Gibran, sudah dicabut sehingga memohon perkara tersebut dihentikan.

Namun, pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, menyatakan menolak permohonan penghentian tersebut. Mereka tetap ingin persidangan ini dilanjutkan.

Majelis hakim menyatakan akan bermusyawarah untuk menentukan apakah sidang gugatan ini dihentikan atau dilanjutkan. Sidang diskors hingga pukul 14.30 WIB.

"Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.00 WIB," ujar hakim.

Seperti diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.

Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.