Menurutnya, ada lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden. Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.
Taj Yasin menegaskan keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau terselenggaranya rapat koordinasi. Lebih dari itu, forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata yang memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Melalui Forkomsanda, ia berharap akan terbentuk mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, terlaksana deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kematangan keamanan informasi pemerintahan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Ia mengungkapkan transformasi digital harus ditopang sistem keamanan siber yang memadai. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.