Meski laman resmi BSU 2026 sudah tersedia, pekerja perlu memperhatikan bahwa mekanisme pengecekan status penerima masih menunggu pengumuman resmi Kemnaker.
Berdasarkan informasi pada portal BSU Kemnaker per 10 November 2026, pemerintah menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi. Artinya, masyarakat belum dapat memastikan status penerima hanya dengan memasukkan NIK melalui mekanisme yang belum ditetapkan.
Karena itu, pekerja disarankan memantau pembaruan informasi melalui laman resmi tersebut agar tidak keliru mengikuti panduan yang beredar di media sosial.
Tidak semua pekerja dapat memperoleh bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat melalui mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Selain itu, upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungannya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total dana yang diterima pekerja yang memenuhi persyaratan mencapai Rp900.000.
