"Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Hanif.

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

"Pemerintah juga patut dan perlu memastikan bahwa nelayan mendapat dukungan, mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik kita kenal melalui Kampung Nelayan Merah Putih," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa integrasi data menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga diperlukan agar nelayan semakin mudah memperoleh BBM.

"Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya," ungkap Wahyudi.

Saat ini, SPBUN 3845120 di Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan di dua desa, yaitu Desa Bandengan dan Desa Citemu, Kecamatan Mundu. Adapun volume penyaluran BBM saat ini mencapai sekitar 198 ribu liter per bulan. Ke depan, jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nelayan serta frekuensi melaut setiap harinya.

Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan BBM bersubsidi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan. Integrasi data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.