NADIKABAR.COM — China mengomentari putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap Rohingya. Otoritas Beijing menilai putusan ICJ "tidak kondusif" bagi tercapainya penyelesaian konflik.

Komentar itu disampaikan setelah ICJ, pada Kamis (19/11), menetapkan bahwa penindakan keras mematikan yang dilakukan Myanmar pada tahun 2017 terhadap etnis minoritas Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, di wilayah Rakhine merupakan genosida.

ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya terutama pria dan anak laki-laki, melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohingya, melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, dan membakar atau meratakan ratusan desa dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".

China merupakan salah satu dari sedikit mitra yang tetap setia kepada Myanmar setelah Min Aung Hlaing melakukan kudeta tahun 2021 lalu. Kudeta yang melengserkan pemerintahan demokratis sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu mendorong negara-negara Barat memutuskan hubungan dengan Myanmar.

"China merasa prihatin dengan isu-isu seperti tindakan yudisial yang melampaui wewenang dan penafsiran yang terlalu luas, dan meyakini bahwa praktik semacam itu tidak kondusif bagi penyelesaian sengketa," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, seperti dilansir AFP, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Guo saat dimintai tanggapan soal putusan ICJ dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (20/11) waktu setempat.

"Masyarakat internasional harus melakukan upaya bersama ke arah yang tepat, demi menghindari semakin memperumit masalah ini," cetusnya.

Diketahui bahwa dari 15 hakim ICJ, sebanyak sembilan hakim menyatakan bahwa Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap Rohingya. Sedangkan enam hakim lainnya menolak temuan tersebut atau memberikan dissenting opinion. Putusan diambil dengan suara mayoritas sembilan berbanding enam.

Salah satu hakim ICJ tersebut, yang bernama Xue Hanqin, berasal dari China. Hakim Xue diketahui memberikan suara yang memihak Myanmar dalam semua poin dakwaan, kecuali satu poin.

Saat ditanya apakah hakim Xue bertindak berdasarkan instruksi pemerintah China, Guo mengatakan bahwa para hakim "menjalankan tugas secara independen".

"Hakim (Xue) menyampaikan pandangan berdasarkan hukum internasional dan fakta-fakta perkara dengan memanfaatkan pengalaman profesionalnya... yang juga menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajibannya," ucap Guo.

Putusan ICJ itu menandai pertama kali dalam sejarah 80 tahun berdirinya pengadilan internasional tersebut, ketika para hakim menetapkan suatu negara telah melakukan genosida. Putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ke ICJ.

Ini juga merupakan kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi, sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.

Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, setelah sebagian besar dari mereka melarikan diri akibat penumpasan militer yang brutal di Myanmar pada tahun 2017 silam.

ICJ juga memerintahkan agar para pengungsi Rohingya diberikan jalan yang aman untuk pulang ke Myanmar dan menetapkan pemberian kompensasi. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar untuk mengizinkan para pengungsi Rohingya kembali ke tanah airnya.