"Selain penindakan harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi," ucapnya.
Chusnunia juga menjelaskan tumbuhnya industri rokok ilegal memberikan tekanan terhadap industri rokok legal dan berisiko menurunkan produksi, yang pada akhirnya berimbas pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi jutaan pekerja di sektor industri hasil tembakau.
"Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal, Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat," ujarnya.
