Dia menjelaskan, kolaborasi bersama BKPK diarahkan untuk menyusun cetak biru serta rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan dasbor beban penyakit yang terintegrasi secara nasional.
“Di tengah percepatan adopsi Rekam Medis Elektronik dan ekosistem SATUSEHAT, tantangan kita adalah memastikan integrasi data dapat diakses kembali oleh pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan secara mudah dan bermakna untuk perencanaan lokal. Dasbor beban penyakit harus mampu mengubah data menjadi tindakan nyata,” ujarnya.
Saat ini, katanya, indikator kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh beban penyakit di tingkat populasi. Di samping itu, faktor risiko kesehatan utama seperti konsumsi tembakau, polusi udara, dan pola makan tidak sehat memerlukan intervensi yang melampaui sektor kesehatan, melibatkan ranah fiskal, lingkungan hidup, media digital, perindustrian, perdagangan, hingga aspek tata ruang.
Karenanya, pengembangan dasbor beban penyakit Indonesia dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama, yang pertama memetakan korelasi lintas sektor, yaitu membaca pola keterkaitan antara faktor risiko kesehatan dengan indikator kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
