BPBD DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk menangani dampak longsor serta memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk segera menangani longsor di Jakarta, termasuk dengan membangun turap di lokasi terdampak.
Pernyataannya ini diungkap Pramono menyusul adanya kejadian longsor di daerah Pejaten dan Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11).
"Saya sudah mendapat laporan dan saya sudah meminta untuk segera ditangani dan lokasi itu enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus diturap," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu ini.
Pramono menyebut kejadian longsor ini bukan kali pertama terjadi. Ia pun kemudian mengungkapkan penyebab dari terjadinya longsor.
"Memang problem-nya kalau habis kemarau panjang kemudian hujan, dan sebenarnya hujannya ini belum sepenuhnya musim hujan," kata Pramono.
Pramono lalu menyebut, hujan deras yang terlihat di beberapa tempat adalah hasil operasi modifikasi cuaca (OMC). Lebih lanjut, Pramono mengaku telah menerima laporan tersebut dan telah mengarahkan jajarannya agar segera melakukan penanganan.
Cara penanganan, dikatakan Pramono, tidak bisa menggunakan cara konvensional. Melainkan, perlu melalui pembangunan turap atau dinding penahan tekanan dan pergerakan tanah.
"Harus diturap, harus dibuat apa ya? Bina Marga nanti bekerja sama dengan Sudin Jakarta Selatan untuk menangani itu. Tapi saya sudah meminta kepada Wali Kota untuk segera menangani itu," ucap Pramono.
Selain itu, BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar tebing, lereng, dan wilayah dengan kondisi tanah rentan agar meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama.
Masyarakat juga diminta memperhatikan tanda-tanda pergerakan tanah, seperti retakan pada tanah atau bangunan, perubahan kemiringan tembok, serta rembesan air yang tidak biasa.
Apabila ada indikasi pergerakan tanah, masyarakat diminta segera menjauh dari lokasi yang berpotensi membahayakan. Masyarakat juga diminta melaporkannya kepada aparat wilayah atau BPBD agar dapat segera dilakukan pengecekan.
