Masyarakat pun dilibatkan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui program sumur minyak masyarakat, 22 badan usaha masyarakat yang terdiri atas 8 UMKM, 8 koperasi, dan 6 BUMD kini mengelola sumur di 11 kabupaten. Hingga Oktober 2026, sebanyak 316,8 ribu barel minyak hasil produksi mereka telah dibeli negara.
Di sektor mineral, pemerintah telah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi, membuka ruang bagi masyarakat untuk menambang secara legal.
Ke depan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen pada 2029, dengan perhatian khusus pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dari panggung ASEAN hingga dusun-dusun di pelosok negeri, tekad mempercepat pengentasan kemiskinan diterjemahkan menjadi langkah nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.