Keberhasilan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh luas ekosistem atau besarnya potensi karbon. Kepercayaan mitra internasional bergantung pada kemampuan membuktikan pengurangan emisi, menjaga kelestarian kawasan, dan memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari pengelolaannya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare padang lamun dengan potensi simpanan hingga 3,4 gigaton karbon.

Besarnya sumber daya tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam upaya perlindungan ekosistem karbon biru dunia.

Pada 2026, Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045. Dokumen itu mencakup lima pilar, yakni kebijakan dan regulasi, kelembagaan, data dan ilmu pengetahuan, pendanaan, serta pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakannya menghubungkan perlindungan alam, kontribusi iklim, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.