NADIKABAR.COM — Pada tahap awal, PNM menjalankan piloting Mekaar 8 persen sejak 3 September 2026 dengan menggunakan anggaran internal perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menguji respons masyarakat terhadap skema pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi PNM dalam mempersiapkan perluasan program.
Melalui pelaksanaan awal tersebut, PNM dapat mengidentifikasi kebutuhan operasional dan memastikan kesiapan layanan sebelum program diterapkan dalam skala yang lebih luas.
Pengembangan inisiatif tersebut kemudian mendapat dukungan melalui kolaborasi PNM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian UMKM dalam program KPPS. Berbeda dengan piloting Mekaar 8 persen yang sepenuhnya menggunakan anggaran PNM, KPPS memanfaatkan kredit program dari pemerintah yang disalurkan kepada nasabah PNM Mekaar sesuai ketentuan program. Kolaborasi ini membuka ruang bagi perluasan akses pembiayaan dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.
Efektif 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, implementasi program ini ditandai dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah PNM Mekaar di Batam, Kepulauan Riau, yang turut disaksikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dradjad Hari Wibowo. Batam merupakan salah satu kawasan strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, sehingga memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi regional.
Potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pengusaha lokal, termasuk perempuan pengusaha ultra mikro, agar dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang terus berkembang.
Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan bahwa perjalanan dari piloting hingga implementasi nasional merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan semakin banyak perempuan prasejahtera mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
“8 persen bukan sekadar angka penurunan bunga, tetapi wujud dari upaya menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera. Kami memulai dari piloting dengan sumber daya sendiri, kemudian memperluas langkah melalui kolaborasi pemerintah. Target 1,7 juta nasabah hingga akhir tahun bukan hanya target penyaluran, tetapi juga representasi dari 1,7 juta peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarganya,” ujar Kindaris.
Melalui ekosistem pemberdayaan, nasabah juga mendapatkan pendampingan usaha dan penguatan kapasitas melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pendekatan ini diharapkan membuat manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara lebih luas, tidak hanya dalam menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola ekonomi keluarga.
“Yang ingin kami pastikan adalah pembiayaan yang semakin terjangkau ini berjalan beriringan dengan pemberdayaan,” tambah Kindaris.
Sebagai bagian dari perluasan program, peresmian akbar KPPS direncanakan akan dilaksanakan pada Desember 2026. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan prasejahtera yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal.
