NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendengar bahwa ada sedikit pembahasan soal kasus penyadapan ilegal saat Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (9/11).
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal," kata Dasco saat menjawab pertanyaan media di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum sudah menangani perkara penyadapan ilegal tersebut. Dia menegaskan hal itu hanya salah satu bagian saja yang dibahas dalam pertemuan itu.
Selain silaturahmi, menurut dia, Presiden juga memaparkan visi dan misi untuk memajukan Indonesia ke depan dengan menggerakkan roda perekonomian. Dia pun meminta dukungan dari para mantan Kapolri untuk menjalankan visinya tersebut.
"Nah, itu yang saya tahu," kata pimpinan DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan itu.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan dengan 10 mantan kapolri beserta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat utama Polri di kediaman pribadi Presiden, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Pertemuan tersebut digelar di tengah pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat dan juga mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.
Sebanyak 10 mantan kapolri yang mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang, yaitu Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi; Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro; Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar; Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto; Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.
Kemudian, ada pula Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo; Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman; Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti; Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo; dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
