Ia mengatakan Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, menurut dia, pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi kendala, termasuk dalam penanganan laporan perundungan yang belum berjalan efektif.

β€œKita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat, perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja, sementara anak terus menanggung ancaman. Itu yang harus kita perbaiki,” kata Dasco.