Kendati demikian Dasco menekankan jika pembahasan revisi UU harus menyertakan komisi terkait di DPR. Ia menyebut pembahasan harus dilakukan secara kolektif koligial.

"Ya kan, kalau soal setuju, nggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Tetapi, kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri, karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial," ujarnya.

Ia mengatakan pembahasan RUU Pertahanan akan dikomunikasikan dengan pimpinan yang lain. Dasco menyebut materi terkait RUU Pertahanan juga belum masuk secara resmi ke DPR.

"Sehingga, hal tersebut perlu kemudian di rapat pimpinan, kemudian rapat Badan Musyawarah, dan lain-lain sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Ya, kan itu kan belum resmi, baru koordinasi, nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR," imbuhnya.

Diketahui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11). Sjafrie menyebut pertemuan itu membahas revisi UU Pertahanan.