NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi proyeksi defisit APBD 2026. Angkanya sempat diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun akibat potensi tidak tercapainya pendapatan daerah dan tertundanya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemprov Jabar kemudian melakukan efisiensi belanja untuk menekan kebutuhan anggaran. Dari proyeksi awal Rp5,7 triliun, kebutuhan yang harus ditutup kini diperkirakan sekitar Rp3,4 triliun.
Salah satu persoalan muncul dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diproyeksikan mengalami penurunan penerimaan sekitar Rp1,6 triliun. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi struktur APBD yang telah ditetapkan.
Untuk menutupi sisa defisit sebesar Rp3,4 triliun, Pemprov Jabar membuka opsi pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, angka Rp5,7 triliun merupakan proyeksi awal yang muncul dari sejumlah asumsi pendapatan, termasuk penerimaan pajak kendaraan bermotor.
"Jadi defisit itu angka awal. Defisit itu misalnya, pajak kendaraan bermotor ditargetkan Rp11 triliun tidak tercapai, disebabkan karena mobilnya menjadi listrik. Otomatis di pendapatan itu kan dimasukin opsen, kan opsen-nya juga tidak ada. Karena tidak ada, jadi dihapus dicoret, kan pendapatan tidak ada maka opsennya bagi hasilnya tidak ada," kata Dedi saat diwawancarai, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dedi, Pemprov Jabar masih berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil pajak. Ada harapan dana tersebut dapat masuk sebelum akhir tahun sehingga kebutuhan pinjaman bisa berubah.
"Jadi dari total sekian itu kan memang kisarannya kebutuhan riilnya Rp3,4 triliun. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan, dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember," ujarnya.
Karena itu, rencana pinjaman daerah melalui PT SMI belum otomatis akan direalisasikan meski telah mendapat persetujuan. Pemprov Jabar memilih menunggu perkembangan penerimaan dari pusat hingga beberapa bulan ke depan.
