Merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Denny menjelaskan, Pasal 7 Ayat 2 menyebut bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dia menilai, rencana perlawanan Gibran di PTUN dan melakukan PK keliru.
"Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep," katanya.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya kemarin.
