NADIKABAR.COM — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana angkat suara merespons rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menempuh langkah hukum lanjutan terkait polemik ijazah SMA miliknya di Pilpres 2024.
Denny menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumya, yang bersifat final dan mengikat.
"Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain," kata Denny dalam jumpa pers Selasa (10/11).
Oleh karena itu, Denny menyayangkan pernyataan Gibran, yang seolah menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Dia bilang pernyataan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah, yakni MK dan MA.
