NADIKABAR.COM — Sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) membeberkan sejumlah alasan di balik desakan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang memicu kisruh kepengurusan belakangan ini.

Polemik di tubuh FFI memanas setelah PSSI menerbitkan surat keputusan pemberhentian Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11) malam.

PSSI kemudian menunjuk anggota Exco PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas. Keputusan itu diambil usai menerima desakan KLB dari mayoritas pemilik suara sah FFI.

Michael, pada Jumat (13/11), sempat menyinggung adanya intervensi kekuatan besar dan meminta klub tidak terhasut. Tetapi, perwakilan tiga klub PFL yakni Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel FC, dan Kuda Laut Nusantara (KLN) menegaskan gerakan KLB murni lahir dari akumulasi kekecewaan terhadap buruknya tata kelola federasi.

Berikut deretan alasan utama klub-klub PFL menuntut FFI menggelar KLB:

1. Subsidi Minim dan Pencairan Molor Hingga Lima Bulan

Persoalan pendanaan menjadi keluhan paling mendasar yang disuarakan klub. Manajer Black Steel FC, Afdhal Umar mengungkap klub hanya menerima subsidi sebesar Rp12,5 juta per pekan. Dia menilai jumlah tersebut sangat kecil dibanding biaya operasional tim.

Ironisnya, pencairan subsidi yang tidak seberapa itu kerap terlambat hingga berbulan-bulan. Kondisi serupa bahkan dialami peserta kompetisi putri atau Women Pro Futsal League (WPFL).

"Nominalnya kecil sekali. Namun, mereka menuntut kami untuk profesional. Kami juga menuntut komitmen mereka. Lucu kalau subsidi yang jumlahnya tidak seberapa itu baru keluar setelah dua, tiga, bahkan lima bulan," ujar Afdhal di GBK Arena, Jumat (13/11).

"Untuk tim Women Pro Futsal League, kondisinya lebih kecil lagi. Pembayaran bahkan baru keluar setelah lima bulan," sambung Afdhal.

2. Realisasi Janji Sponsor Tidak Maksimal

Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya Andhika Amorinno menyoroti ketimpangan industri futsal yang tidak dirasakan klub. Menurutnya, federasi pernah berjanji membantu mencarikan sponsor dan menaikkan subsidi, namun realisasinya tidak maksimal.

Klub juga tidak pernah mendapat pembagian hasil hak siar. Padahal, laga-laga besar PFL seperti BTS vs Belack Steel selalu mencatatkan rating tinggi.

"Pendanaan menjadi persoalan pertama. Kemudian, kami selalu meminta agar hak siar juga diperhatikan dan ada pembagian hasilnya kepada klub."

"Pertandingan tertentu, misalnya big match, pasti mendapatkan rating yang sangat tinggi dan bagus. Namun, yang kami dapatkan hanya subsidi yang jumlahnya tidak begitu besar," kata Andhika.

3. Peserta Liga Menyusut, Sistem Promosi-Degradasi Hilang

Buruknya tata kelola finansial dan kompetisi berdampak pada menyusutnya jumlah peserta liga. Afdhal mencatat jumlah klub PFL merosot dari 16 tim saat Black Steel promosi 11 tahun lalu menjadi hanya 9 hingga 10 tim saat ini.

Sistem promosi dan degradasi pun tidak berjalan, sementara klub baru justru bisa masuk dengan membayar lisensi. Afdhal menyebut banyak klub mundur bukan semata karena bangkrut, melainkan karena kelelahan menghadapi tata kelola federasi.

"Kalau semua klub profesional lelah, tidak akan ada timnas. Selesai. Sekarang kita hanya memiliki sekitar 10 klub. Apa yang mau kita perbaiki jika kondisinya seperti itu?" ucap Afdhal.

Perwakilan Kuda Laut Nusantara (KLN) Edwin Rizky Indarto menerangkan, klub kesulitan bergerak mandiri mencari sponsor karena FFI tidak pernah transparan membuka data dasar kompetisi.Data jumlah penonton yang hadir di arena maupun angka penonton streaming tiap pekan tidak pernah dibagikan kepada klub.

Selain data penonton, Edwin juga menyoroti ketertutupan laporan keuangan federasi yang memicu munculnya isu audit.

"Itu baru data jumlah penonton, belum lagi data keuangan. Data keuangan tidak pernah dibuka dan tidak ada transparansi. Bahkan, aneh kalau seorang Sekjen saja tidak mengetahui hal tersebut," ujar Edwin.

5. Koordinasi Teknis Buruk, KFI Absen

Edwin menilai jajaran Exco FFI dan operator Kompetisi Futsal Indonesia (KFI), tidak bekerja secara profesional. Hal itu terlihat dari sering absennya perwakilan KFI saat Match Coordination Meeting (MCM) sebelum pertandingan digelar.

Akibatnya, berbagai pertanyaan teknis dari klub di lapangan menemui jalan buntu karena match commissioner maupun panitia lokal tidak memiliki wewenang menjawab.

"Contohnya, ketika Match Coordination Meeting (MCM), orang-orang dari KFI tidak hadir. Yang hadir hanya Match Commissioner dan Local Organizing Committee (LOC). Ketika klub memiliki pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab dan justru meminta kami bertanya kepada KFI. Namun, ketika KFI ditanya, tidak ada jawaban," kata Edwin.