Secara umum, kelompok desil 9 dan 10 bukan menjadi prioritas utama penerima berbagai program bansos, karena berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Kelompok yang umumnya menjadi sasaran prioritas berbagai program bansos adalah desil 1 sampai 4.
Sementara itu, desil 5 masih dapat menjadi sasaran program tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan.
Namun, penting dicatat bahwa desil bukan daftar penerima bansos.
Setiap program pemerintah memiliki kriteria dan ketentuan kepesertaan masing-masing. Karena itu, seseorang yang masuk desil tertentu tidak otomatis mendapatkan atau kehilangan seluruh jenis bantuan sosial.
Dengan kata lain, masuk desil 9 atau 10 tidak bisa diartikan secara sederhana sebagai "pasti tidak mendapat bansos apa pun".
Kemungkinan mendapatkan suatu program bantuan tetap bergantung pada ketentuan program yang bersangkutan.
Desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk membantu pemerintah menentukan sasaran atau prioritas program. Namun, setiap program dapat memiliki persyaratan tambahan.
Karena itu, masyarakat tidak sebaiknya hanya melihat angka desil ketika menentukan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Untuk mengetahui status kepesertaan, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.
Selain bansos, istilah desil 9 dan 10 juga menjadi perhatian karena adanya pembahasan mengenai pembatasan BBM subsidi, khususnya Pertalite.
Pemerintah sebelumnya membahas penggunaan data desil dalam kebijakan subsidi energi. Kelompok desil 9 dan 10 disebut dalam pembahasan terkait kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di masyarakat: apakah desil 9 dan 10 tidak boleh membeli Pertalite?
Jawabannya, masyarakat perlu membedakan tim redaksi data desil dan aturan pembelian BBM.
Desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif dalam DTSEN. Desil sendiri bukan aturan yang secara otomatis melarang seseorang membeli Pertalite.
Ketentuan mengenai pembelian BBM subsidi tetap bergantung pada kebijakan dan aturan pemerintah yang berlaku.
Karena itu, jangan langsung menganggap bahwa semua orang yang masuk desil 9 atau 10 otomatis tidak boleh membeli Pertalite tanpa melihat ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah.
Perbincangan mengenai desil 9 dan 10 meningkat karena pemerintah menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan.
Data DTSEN diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat, termasuk dalam pemberian bantuan maupun kebijakan subsidi.
Dengan adanya pemeringkatan desil, pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai posisi relatif kesejahteraan keluarga dalam populasi.
